Jakarta –
Rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab untuk melakukan ‘tsaurah’ dalam Indonesia menyedot perhatian sejumlah kalangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga anggota DPR angkat suara.
Kepulangan Habib Rizieq itu mulanya disampaikan Ketum FPI KH Ahmad Shabri Lubis saat demo tolak omnibus law UU Membuat Kerja. Shabri menyebut Habib Rizieq akan memimpin revolusi.
“Imam besar Habib Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi, ” sebutan Shabri dari atas mobil komando, Selasa (13/10).
Selain itu, rencana revolusi ini juga tertuang dalam diksi tsaurah yang dimanfaatkan FPI dalam siaran pers di tiga bahasa. Siaran pers tersebut diberi judul ‘Pengumuman dari Kota Suci Makkah tentang Rencana Kepulangan IB-HRS’.
Diksi tsaurah itu ada di halaman ke-2 siaran pers yang menggunakan kaidah Arab. FPI mengartikan tsaurah itu revolusi akhlak.
“Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita keluarkan bersamaan, ‘tsaurah’ bermakna ‘revolusi’, dikuatkan juga oleh kita bahwa yang dimaksud revolusi adalah revolusi akhlak, ” ujar Ketua DPP FPI, Slamet Maarif, kepada wartawan, Jumat (16/10).
Dalam kesempatan terpisah, Dubes Agus Maftuh menyesalkan penggunaan diksi ‘tsaurah’ dalam siaran pers FPI terkait program kepulangan Habib Rizieq Syihab ke Indonesia. Agus mengatakan ‘tsaurah’ pada bahasa Arab bisa bermakna ‘kudeta’.
“Kami menyayangkan salinan berbahasa Arab yang dibaca di demo kemarin, terutama diksi ‘tsaurah’, yang merupakan terjemahan dari ‘revolusi’. Sangat tabu di Arab Saudi. ‘Tsaurah’ bisa bermakna ‘inqilab’ (kudeta), ‘faudha’ (chaos, kekacauan), ‘intifadhah’ (pemberontakan), ‘taqatul’ (peperangan, saling bunuh), ‘idhtirab’ (gangguan keamanan), dan ‘tamarrud’ Sebelumnya, Dubes Agus Maftuh menyesalkan penggunaan diksi ‘tsaurah’ dalam siaran pers FPI terkait rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab ke Indonesia. Agus mengatakan ‘tsaurah’ dalam bahasa Arab bisa bermakna ‘kudeta’.
“Sangat sensitif jika dibaca sebab publik Arab Saudi. Dan saya yakin Saudi dan umat Islam tidak akan rela kota bersih Makkah dipakai untuk meneriakkan ‘tsaurah’ terhadap negara yang syar’iyyah (konstitusional) Republik Indonesia, ” ujar Agus.
Menanggapi polemik meng ‘tsaurah’ MUI maupun anggota DPR mengingatkan agar revolusi tidak boleh dilakukan di luar koridor hukum.
MUI menilai kegiatan ‘tsaurah’ tersebut dipersilakan selama berkecukupan dalam koridor hukum.
Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi awalnya mengungkap terkait wujud Habib Rizieq yang memiliki track record baik sebagai juru dakwah. Dia menyebut Habib Rizieq memiliki hak untuk kembali ke Indonesia.
“MUI menilai bahwa IBHRS (Imam Besar Habib Rizieq Syihab) adalah warga Indonesia yang punya hak untuk kembali ke negaranya sesuai konstitusi. Ia tak pernah terlibat di bidang kriminal, pidana, terorisme, dan separatisme. Track record-nya baik sebagai juru dakwah, ” kata Muhyiddin saat dihubungi, Jumat (16/10/2020).
Muhyiddin menegaskan revolusi tak boleh beruang di luar koridor hukum karena melanggar konstitusi negara. Namun, menurutnya, revolusi jika dilakukan untuk kebaikan dan kebenaran merupakan tugas kudus.