Jakarta –
Tim Kuasa Hukum masih melakukan koordinasi pasca penangkapan dengan dilakukan oleh pihak kejaksaan kepada Eks Dirut TransJakarta, Donny Saragih. Pihak kuasa hukum pun tak menutup kemungkinan akan meneruskan peninjauan kembali (PK) yang awalnya tahu diajukan.
“Iya oleh karena itu intinya kan memang putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sudah inkrah, jadi secara hukuman 2 tahun memang konsumen kami Donny Saragih seharusnya melakukan eksekusi putusan tersebut, ” kata pendahuluan Kuasa Hukum Donny Saragih, Hendarsam Marantoko saat dihubungi, Sabtu (5/9/2020).
Hendarsam pun membicarakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Donny Saragih terkait peninjauan kembali dengan dahulu sempat diajukan. Dia mengecap saat itu PK yang diajukan sempat terhambat lantaran Donny Saragih menghilang.
“Memang saat tersebut kita sudah ajukan PK sebenarnya ya, sudah mengajukan PK, akan tetapi PK kita itu terhambat karena salah satu kewajibannya harus menghadirkan pemohon Donny Saragih, sedangkan di saat itu Donny Saragih menyelam, kita akan berkonsultasi dan pembicaraan kembali dengan Donny langkah hukum apa yang akan kita tempuh apakah melanjutkan PK atau tidak gitu, ” ucapnya.
Selain itu, Hendarsam menyebut pihaknya juga akan menindaklanjuti terkait sangkaan laporan palsu yang dilakukan oleh PT Lorena. Dia berharap selain Donny Saragih dihukum, dugaan pemalsuan oleh PT Lorena juga harus diusut.
“Kita pula mungkin akan follow up kurang hal terkait masalah dugaan manipulasi yang dilakukan oleh Lorena faktual begitu. Kita sudah laporkan tersebut ke OJK ya, ya harusnya sudah diproses kita belum tau gimana progresnya, kita ingin berlaku secara proporsional, artinya punya kita diproses punya mereka juga diproses dong kan gitu, ” perkataan Hendarsam.
Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih ditangkap tim kejaksaan, Jumat (4/9), di Apartemen Mediterania, Jakarta Utara. Donny lalu menjalani masa hukuman di Lapas Salemba.
Untuk diketahui, kasus Donny tercatat dalam perkara 490/Pid. B/2018/PN Jkt. Pst dengan klasifikasi perkara pemerasan dan penggugatan. Donny bersama Porman Tambunan alias Andi Tambunan alias Andi lalu dituntut ‘turut serta melakukan penipuan berlanjut’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) pertama juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke-3.
Pada 15 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Donny dan Andi bersalah dan memvonis 1 tahun kurungan serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota. Jaksa penuntut umum Priyo W kemudian mengajukan permohonan banding. Hasilnya, pada 12 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi DKI menerima banding JPU dan menguatkan putusannya serta menodong keduanya tetap berada dalam tangsi.
Tak terima, Donny dan Andi kemudian mengajukan jalan kasasi ke Mahkamah Agung. Di putusan kasasi nomor 100 K/PID/2019 tertanggal 12 Februari 2019, cantik hakim menolak permohonan kasasi Donny dan Andi. Hakim bahkan memerosokkan pidana penjara kepada keduanya masing-masing 2 tahun.
(maa/rfs)