Jakarta –
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan tidak keahlian soal usulan anggaran mobil dinas untuk pimpinan KPK hingga Dewas. Jika benar demikian, Tumpak mengucapkan baru kali ini pimpinan KPK dapat mobil dinas.
“Kami dulu (saat jadi pimpinan KPK) waktu itu mau dikasih mobil dinas kami tolak, sungguh kami merasa ndak perlu lah. Kalau itu terjadi, baru kala ini pimpinan (KPK) dapat mobil (dinas). Sejak dari pertama sampai sekarang, baru ini lah, jika benar, ” kata Tumpak, kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Tumpak menyebut akan menolak mobil dinas itu meski sudah dianggarkan dan disetujui Komisi III DPR. Dia mengatakan seluruh anggota Dewas KPK sudah sepakat menolak mobil dinas.
“Kami kan telah mendapat tunjangan transport tiap kamar, tentunya kami tidak bisa sedang menerima mobil dinas itu oleh karena itu kami akan menolak. Masak tersedia double, nggak boleh double. Siap kami sudah dapat transport buat apa lagi mobil dinas, oleh karena itu kami sepakat semua Dewas berlima itu menolak pemberian mobil jawatan itu, ” ujarnya.
Tumpak menjelaskan, terkait anggaran KPK untuk 2021, Dewas tidak sudah dilibatkan. Untuk itu, dia menegaskan lagi akan menolak mobil dinas.
“Anggaran kan mampu tidak dipakai. Ya dibalikkan lah, ngapain pula. Kalau kami, dorong. Kalau pimpinan ya terserah pimpinan, ” jelas Tumpak.
Diketahui, untuk mobil jabatan 5 Dewas KPK, masing-masing dianggarkan Rp 702 juta sehingga totalnya Rp 3, 5 miliar lebih. Perkiraan mobil Rp 702 juta itu juga disiapkan untuk 6 penguasa eselon I KPK.
Sementara informasi yang diterima, mobil jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1, 45 miliar. Sedangkan untuk 4 Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Spesifikasinya mobil 3. 500 cc.
Plt Spesialis Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa dalam anggaran KPK tahun 2021, DPR telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas. Menurutnya, mobil dinas jabatan itu untuk arahan KPK, dewan pengawas KPK, & pejabat struktural di KPK.
“Mengenai besaran rincian taksiran untuk hal tersebut saat tersebut belum final dan masih dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut, ” kata Ali kepada wartawan.
(idn/imk)