Jakarta –
Pengusutan kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tak berhenti di tangan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Saat ini, KPK pun ‘ikut campur’.
Kemungkinan membuka penyelidikan baru kasus Djoko Tjandra mulai terkuak. Lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi-lah yang akan mencari klaster-klaster yang belum tersentuh.
KPK memastikan akan menggelar hasil studi dokumen yang diperoleh dari klub. Salah satu kelompok masyarakat yang pernah memberi dokumen petunjuk ke KPK adalah Masyarakat Anti Manipulasi Indonesia (MAKI).
“Kita mau menggelar hasil telaahan dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat pada waktu dekat, ” kata Pemangku Ketua KPK Nawawi Pomolango pada wartawan, Kamis (12/11/2020).
 Foto: Wakil Pemimpin KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto) |
Di sinilah wewenang supervisi KPK dijalankan. Karena itu, KPK meminta salinan susunan perkara dan berita acara penelitian (BAP) kasus Djoko Tjandra ke Kejagung dan Polri, untuk nantinya dirangkai menjadi konstruksi kasus.
“Berkas dan dokumen-dokumen itu diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dibanding masyarakat, ” ujar Nawawi.
Setelah menerima dokumen kejadian dari Bareskrim dan Kejagung, dipadu dokumen dari masyarakat, KPK selanjutnya akan menelaah secara menyeluruh. Tidak tak mungkin dari hasil studi itu ditemukan bukti petunjuk, untuk membuka penyelidikan baru.
“Sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap klaster-klaster yang belum tersentuh, ” sah Nawawi.
Seperti diketahui, dalam kasus yang ditangani Jaksa Agung Muda bidang Pengawas (Jamwas) Kejagung, Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Suapnya terkait pengkondisian fatwa Mahkamah Agung (MA).
Dalam skandal uang sogok ini pun, Andi Irfan Jaya diduga menjadi perantara suap lantaran Djoko Tjandra kepada jaksa Pinangki. Andi merupakan teman dekat Pinangki. Kasus suap ini telah naik ke tahap persidangan.
Di Polri, Dittipidkor Bareskrim Polri, Djoko Tjandra diduga menjadi penyuap dua jenderal Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, yang saat itu menjabat Kadivhubinter Polri, dan Brigjen Prasetijo Utomo, yang saat itu menjabat Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.
Kasusnya yakni terkait pembuatan surat timah palsu oleh Prasetijo dan penghapusan status red notice Djoko Tjandra oleh Napoleon.
KPK tentu bisa memiliki alasan kok memutuskan melakukan telaah. Ada isyarat yang terungkap dalam persidangan urusan suap Djoko Tjandra ke Pinangki.
Seperti apa petunjuknya? Simak di halaman selanjutnya.